Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara yang juga sebagai pengelola LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Labuhanbatu Utara berhasil menambah standarisasi LPSE yang semula 5 menjadi 10 standar.
Penambahan standarisasi ini dilakukan berbarengan dengan acara Sosialisasi Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diadakan oleh LKPP (Layanan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Republik Indonesia pada tanggal 7 s.d 9 Agustus 2018 di Grand Aston City Hall Medan, Jl. Balaikota No. 1 Medan dan dihadiri oleh LPSE se-Regional III Sumatera.
Dari 17 standarisasi, 10 standar sudah berhasil dipenuhi oleh LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka masih ada 7 standar lagi yang harus dipenuhi.
Terdapat 5 hal yang menjadi dasar hukum 17 standarisasi LPSE ini, yaitu:
- PERKA LKPP No.2 Tahun 2010 Tentang LPSE
- PERKA LKPP No. 9 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- Keputusan Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi No 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Layanan
- Keputusan Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi No 22 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar dan Kriteria Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- Keputusan Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi No 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Tatacara Penilaian, Monitoring Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LPSE Kab. Labura yang dalam hal ini dikelola oleh Diskominfo diwakili oleh:
- Drs. Sugeng selaku Ketua LPSE Kab. Labura (Kepala Diskominfo Labura)
- Endra Budi, S.Kom selaku Admin PPE LPSE Kab. Labura (Kepala Bidang Teknologi Informasi Diskominfo Labura)
- Adam Kurniawan Margolang, S.Kom selaku Admin Sistem LPSE Kab. Labura (Plt. Kepala Seksi Operasionalisasi Sistem Informasi dan Pengembangan Situs Web Pemerintah Daerah Diskominfo Labura)
- Zulkifli B. Comp, Sc. selaku Verifikator LPSE Kab. Labura (Plt. Kepala Seksi Pengembangan Perangkat Lunak dan Aplikasi Informatika)
